Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dalam menangani permasalahan rumpon ilegal di perairan Maluku Utara. Keberadaan rumpon-rumpon ini tidak hanya mengganggu ketenangan para nelayan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya ikan. Dari Januari hingga September 2026, KKP bersama pemerintah daerah telah berhasil menertibkan 37 rumpon ilegal yang beroperasi tanpa izin.
Urgensi Penertiban Rumpon Ilegal
Langkah penertiban ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut yang teratur, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, serta melindungi hak nelayan dalam mengakses sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Dengan adanya penertiban ini, diharapkan ekosistem perairan dapat tetap terjaga dan nelayan kecil dapat kembali mendapatkan hasil tangkapan yang optimal.
Regulasi yang Mengatur Penempatan Rumpon
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP, Sahono Budianto, menjelaskan bahwa KKP telah mengeluarkan peraturan yang ketat mengenai tata kelola penempatan alat bantu penangkapan ikan, termasuk rumpon. Kewajiban untuk memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menempatkan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNROI) wajib memiliki izin tersebut.
Standar Teknis Penempatan Rumpon
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 juga memberikan panduan yang jelas mengenai standar teknis penempatan rumpon. Dalam Pasal 17, diatur bahwa rumpon yang dipasang tetap harus memenuhi ketentuan jarak antar-umpon, dengan minimal jarak 10 mil laut di Jalur Penangkapan Ikan II dan III. Penempatan rumpon juga harus sesuai dengan wilayah penangkapan yang tercantum dalam izin usaha subsektor penangkapan ikan.
Larangan Penempatan di Kawasan Tertentu
Lebih lanjut, terdapat larangan tegas untuk menempatkan rumpon di kawasan konservasi, alur laut kepulauan Indonesia, jalur migrasi hewan laut seperti penyu dan mamalia, serta alur pelayaran yang digunakan untuk keluar masuk pelabuhan. Dengan demikian, penempatan rumpon tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap individu yang ingin melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon diharuskan memiliki SIPR yang sah.
Langkah Penertiban yang Berkelanjutan
Sahono Budianto menekankan bahwa KKP akan terus melakukan operasi penertiban terhadap rumpon ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan KKP untuk merespons keluhan masyarakat nelayan yang mengalami keresahan akibat maraknya rumpon liar. Penertiban yang dilakukan di awal September 2026 ini merupakan hasil kolaborasi antara KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara.
Dalam operasi ini, KKP merespons aduan dari masyarakat yang mengeluhkan peningkatan jumlah rumpon ilegal. Selain itu, KKP juga menindaklanjuti permohonan resmi dari Pemerintah Daerah Maluku Utara untuk menertibkan rumpon-rumpon yang mengganggu aktivitas nelayan.
Dampak Rumpon Ilegal bagi Nelayan
Ipunk, Direktur Jenderal PSDKP, menjelaskan bahwa rumpon-rumpon yang dipasang secara ilegal menghalangi pergerakan ikan ke perairan pedalaman. Hal ini menyebabkan nelayan kecil kesulitan dalam memperoleh hasil tangkapan, bahkan mereka harus pergi lebih jauh untuk mencari ikan. Dengan adanya rumpon ilegal, jarak yang harus ditempuh nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan semakin jauh, sehingga mengganggu aspek keberlanjutan usaha mereka.
Kolaborasi untuk Penegakan Hukum Laut
Ipunk menegaskan bahwa operasi penertiban rumpon ilegal tidak hanya akan terfokus di Maluku Utara, tetapi juga akan diperluas ke seluruh wilayah perairan Indonesia. KKP akan memperkuat sinergi dengan berbagai aparat penegak hukum di laut, termasuk TNI Angkatan Laut dan Bakamla, untuk melakukan operasi bersama dalam menanggulangi masalah ini.
Kerja sama lintas instansi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian laut. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk melindungi nelayan, yang merupakan bagian penting dari ekosistem perikanan. Dengan kolaborasi yang baik antar instansi, diharapkan penertiban rumpon ilegal dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengingatkan bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu penangkapan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan menghindari kerusakan ekosistem laut.
Kesadaran akan pentingnya kelestarian sumber daya perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh KKP. Dengan langkah-langkah tegas yang diambil, diharapkan para nelayan dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Mendorong Kesadaran Masyarakat dan Nelayan
Selain tindakan penegakan hukum, KKP juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan nelayan mengenai pentingnya mematuhi aturan yang ada. Edukasi mengenai dampak rumpon ilegal dan manfaat keberlanjutan sumber daya perikanan perlu terus dilakukan untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian laut.
Melalui berbagai program sosialisasi, KKP ingin memastikan bahwa semua pihak, termasuk nelayan, memahami pentingnya izin dalam penempatan alat bantu penangkapan ikan. Dengan begitu, diharapkan akan tercipta sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya laut yang berharga ini.
Peran Aktif Nelayan dalam Pengawasan
Nelayan juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan melaporkan setiap aktivitas penempatan rumpon ilegal kepada pihak berwenang, nelayan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk aktivitas mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan memperkuat upaya pemerintah dalam menertibkan rumpon ilegal.
- Nelayan diharapkan lebih sadar akan pentingnya izin dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
- Partisipasi aktif nelayan dalam pengawasan akan membantu menanggulangi masalah rumpon ilegal.
- Kolaborasi antara pemerintah dan nelayan sangat penting untuk menjaga kelestarian laut.
- Pendidikan dan sosialisasi mengenai aturan penangkapan ikan perlu ditingkatkan.
- Kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem laut akan memberikan manfaat jangka panjang.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh KKP dan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan masalah rumpon ilegal di Maluku Utara dapat teratasi dengan baik. Keberlanjutan sumber daya perikanan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga demi generasi mendatang.
➡️ Baca Juga: BPBD Kalbar Mengungkap Penyebab Karhutla yang Meningkat di Wilayah Non-Hutan
➡️ Baca Juga: Crippa dan Demise Raih Gelar Juara di Maraton Paris 2023 dengan Penampilan Gemilang
