Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan pencapaian signifikan yang diraih oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis. Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI berhasil mengelola devisa ekspor yang mencapai USD 14 miliar. Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa capaian ini dicapai hanya dari tiga komoditas utama, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan feronikel. Hal ini menandakan langkah awal yang sangat positif bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Pencapaian DSI dalam Dua Bulan
Dalam waktu singkat, tepatnya dua bulan dan 13 hari, DSI telah sukses mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari ketiga komoditas tersebut. Prabowo menekankan bahwa lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dipantau oleh DSI, yang menunjukkan komitmen perusahaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Dari pemantauan ini, DSI juga mengidentifikasi potensi tambahan penerimaan hingga USD 5 miliar.
“DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor,” jelas Prabowo. Ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari sektor ekspor jika pengelolaannya dilakukan dengan lebih baik.
Optimalisasi Nilai Ekspor Melalui DSI
Prabowo menekankan bahwa pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan nilai maksimal dari ekspor komoditas strategisnya. Sebagai contoh, ia mengungkapkan perbedaan signifikan antara harga minyak sawit mentah (CPO) yang dijual di pelabuhan Indonesia dan harga di pasar internasional seperti Bursa Rotterdam. Di Indonesia, harga CPO berada di kisaran Rp 15.000 per kilogram, sedangkan di Rotterdam harga tersebut dapat mencapai Rp 27.000 per kilogram.
“Ini menunjukkan bahwa kita telah kehilangan hampir 50 persen nilai komoditas kita,” ungkap Prabowo. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah membentuk DSI sebagai pintu utama dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis, memastikan bahwa proses ekspor dapat dipantau dengan lebih transparan.
Konsep DSI yang Transparan
Prabowo menegaskan bahwa keberadaan DSI bukanlah untuk memonopoli perdagangan komoditas, melainkan untuk memastikan bahwa proses ekspor dapat dimonitor secara efisien. “Kami tidak ingin ada perbedaan laporan antara jumlah komoditas yang dimuat ke kapal, volume yang dilaporkan, dan jumlah barang yang tiba di negara tujuan,” tegasnya. Dengan mekanisme ini, pemerintah diharapkan dapat mencegah kebocoran devisa yang dapat merugikan ekonomi negara.
Pengawasan Ekspor yang Luas
Presiden juga menyampaikan bahwa cakupan pengawasan DSI akan diperluas ke 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi. Selain batu bara, kelapa sawit, dan feronikel, DSI akan mulai mengelola pengawasan terhadap komoditas strategis Indonesia lainnya. “DSI akan bertindak sebagai pengelola semua komoditas ekspor strategis kita, bukan hanya tiga,” ujarnya.
Diharapkan dengan perluasan pengawasan ini, penerimaan negara dari aktivitas ekspor dapat meningkat secara signifikan, serta mengurangi potensi kebocoran devisa yang ada saat ini. “Bayangkan jika semua komoditas ekspor kita dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa banyak peningkatan hasil yang akan masuk ke negara kita?” tanyanya.
Kekayaan Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
Prabowo menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki bangsa ini tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang. “Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah,” tegasnya.
Keberhasilan dalam penguatan tata kelola ekspor juga berkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi penghasil komoditas, sementara harga ditentukan oleh pihak luar. “Barang kita milik kita, namun harga ditentukan oleh orang lain. Ini jelas melanggar prinsip ekonomi dan prinsip pasar yang seharusnya kita junjung,” ungkapnya.
Pendapat Positif dari Lembaga Internasional
Beberapa lembaga pemeringkat dan institusi keuangan internasional telah memberikan penilaian positif terhadap keberadaan DSI. Namun, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ekonomi yang diambil hanya berdasarkan penilaian pihak asing. “Kami ingin melakukan yang terbaik untuk rakyat dan negara ini,” ujarnya dengan tegas.
Dengan upaya yang dilakukan oleh DSI, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan memastikan keberlanjutan ekonomi yang lebih stabil di masa depan. Proses yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan ekspor diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan
Dengan pengelolaan devisa ekspor yang mencapai USD 14 miliar dalam waktu singkat, DSI menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi negara. Melalui pengawasan yang ketat dan transparan, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap potensi yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
➡️ Baca Juga: Timnas U-17 Siapkan Mental Menghadapi Piala Asia 2026 di Arab Saudi
➡️ Baca Juga: Pembersihan Material Pascabanjir Bandang di Demak: Upaya Pemulihan yang Penting
