Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR, menegaskan pentingnya reformasi sistemik dalam proses demokrasi. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu pada 7 Juli 2025 di Senayan.
Pertemuan tersebut membahas penyusunan RKA-RKP 2026 dengan fokus pada peningkatan kualitas demokrasi. Praktik negatif seperti politik uang dan intimidasi menjadi sorotan utama.
Upaya ini merupakan bagian dari persiapan menyambut proses demokrasi pada 2026. Tujuannya menciptakan sistem yang lebih transparan dan partisipatif bagi seluruh masyarakat.
Komisi II DPR dan Upaya Peningkatan Integritas Pemilu
Integritas dalam proses demokrasi menjadi fokus utama dalam pertemuan strategis di Senayan. Kolaborasi antara berbagai pihak diharapkan bisa menciptakan sistem yang lebih baik.
Peran strategis dalam reformasi sistem
Pertemuan yang dihadiri oleh Ketua KPU dan Bawaslu membahas langkah konkret untuk memperkuat proses demokrasi. Penyelenggara pemilu berkomitmen meningkatkan transparansi melalui berbagai inovasi.
Program pendidikan pemilih pemula menjadi salah satu prioritas. Sosialisasi melalui sekolah dan podcast diharapkan bisa menjangkau generasi muda lebih efektif.
Sinergi dalam penyusunan anggaran
Rapat kerja membahas rencana kerja anggaran untuk tahun 2026 dengan fokus pada efisiensi. Penghematan sebesar Rp986 miliar akan dialokasikan untuk program prioritas.
Wakil Ketua Komisi II aktif dalam evaluasi program kerja. Tujuannya memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Koordinasi antara KPU dan Bawaslu terus diperkuat. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pemilu yang kredibel dan dapat dipercaya.
Komisi II DPR Fokus pada Perbaikan Budaya Politik Pemilu
Generasi muda memegang peran krusial dalam membentuk masa depan demokrasi. Upaya meningkatkan pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi prioritas utama.
Edukasi Pemilih Usia Dini
KPU meluncurkan program khusus untuk siswa SMP/SMA. Kegiatan seperti simulasi pemilu dan diskusi interaktif diadakan di sekolah-sekolah.
Berikut rincian program utama:
| Kegiatan | Target Peserta | Metode |
|---|---|---|
| Simulasi Pemilu | Siswa SMA | Permainan peran |
| Podcast Edukasi | Mahasiswa | Dialog interaktif |
| Pelatihan Literasi Digital | Pelajar & Guru | Workshop online |
Literasi Digital dan “Ijtihad Politik”
Dede Yusuf menekankan bahaya informasi palsu dari media sosial. “Pemilih muda rentan terpapar hoaks,” ujarnya dalam webinar terbaru.
Konsep ijtihad politik Rifqinizamy mendorong sosialisasi melalui kelompok hobi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif menjangkau anak muda.
Pencegahan Praktik Negatif
Pengawasan ketat dilakukan terhadap aliran dana mencurigakan. Kolaborasi dengan Bawaslu memperkuat sistem pelaporan online.
Pelatihan anti-intimidasi juga diberikan kepada petugas lapangan. Tujuannya menciptakan sistem pemilu yang adil dan transparan.
Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilu yang Berkualitas
Digitalisasi menjadi solusi utama menjawab tantangan pendidikan politik era modern. Namun, implementasinya masih terkendala berbagai faktor teknis dan non-teknis.
Frekuensi Rakor Luar Kota yang Kontroversial
Bahtra Banong menyoroti beban kerja berlebihan bagi penyelenggara pemilu di daerah. Rakor KPU Bawaslu yang sering diadakan luar kota dinilai kurang efektif.
Berikut perbandingan model rakor:
| Model Rakor | Keuntungan | Kerugian |
|---|---|---|
| Luar Kota | Netralitas lokasi | Biaya tinggi & waktu tempuh |
| Berbasis Provinsi | Efisiensi anggaran | Potensi intervensi lokal |
| Virtual | Hemat waktu & biaya | Keterbatasan interaksi |
Optimalisasi Penggunaan Anggaran
Tahun 2026, KPU berhasil menghemat Rp986 miliar dari anggaran operasional. Dana dialihkan untuk program prioritas seperti pelatihan SDM.
Mekanisme pengawasan berbasis kinerja diterapkan ketat. Setiap program dievaluasi berdasarkan outcome yang terukur.
Transformasi Digital Pendidikan Politik
KPU Bawaslu mengembangkan platform digitalisasi konten edukasi. Materi dikemas dalam format video pendek dan infografis interaktif.
Khusus generasi muda, konten disesuaikan dengan tren media sosial. Tujuannya meningkatkan engagement tanpa mengurangi esensi materi.
Pelatihan literasi digital juga diberikan kepada relawan. Mereka dilatih menjadi agen verifikasi fakta di komunitas masing-masing.
Kesimpulan
Upaya bersama berbagai pihak menunjukkan komitmen kuat untuk reformasi sistemik. Sinergi antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi kunci menciptakan proses demokrasi yang lebih baik.
Generasi muda memiliki peran vital sebagai agen perubahan. Pendidikan berkelanjutan melalui platform digital dan komunitas perlu terus dikembangkan pasca-pemilu.
Evaluasi rutin terhadap implementasi program harus dilakukan secara berkala. Seperti tercantum dalam analisis kebijakan terbaru, kolaborasi multisektor dapat memperkuat partisipasi publik.
Dengan pendekatan komprehensif, harapan untuk sistem yang lebih transparan dan partisipatif bisa terwujud. Semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkannya.
