Digitalisasi Perlinsos Mendapat Respons Positif dari Masyarakat, Ini Penjelasan Kemkomdigi

1 2 minutes read

Digitalisasi layanan perlindungan sosial (Perlinsos) di Indonesia telah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Farida Dewi Maharani. Masyarakat menunjukkan minat tinggi terhadap inovasi ini, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan sosial yang mereka terima.

Respons Masyarakat Terhadap Digitalisasi Perlinsos

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kemkomdigi, sekitar 70 hingga 80 persen responden menunjukkan sikap positif dan ketertarikan yang kuat terhadap layanan digital ini. Hal ini mencerminkan seberapa besar harapan masyarakat akan kemudahan dalam mengakses bantuan sosial yang mereka butuhkan.

“Secara keseluruhan, reaksi masyarakat sangat positif. Mereka merasa terbantu dengan adanya digitalisasi perlindungan sosial,” ungkap Dewi. Respons ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih efisien dan transparan.

Manfaat Digitalisasi dalam Penyampaian Layanan Sosial

Penerapan sistem digital dalam layanan Perlinsos berpotensi memangkas proses birokrasi yang selama ini menjadi kendala dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus mengantri, melalui prosedur yang rumit, dan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak perlu.

“Yang menarik adalah semakin banyaknya masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba layanan Perlinsos ini. Ini menunjukkan adanya kebutuhan akan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap perlindungan sosial,” lanjut Dewi. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Sistem Digital Perlinsos

Dewi menjelaskan bahwa Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan bahwa sistem digital Perlinsos berfungsi secara optimal seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna layanan. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut laporan terbaru dari KPTDP, sistem digital Perlinsos secara keseluruhan berjalan dengan baik dan stabil. Meskipun ada beberapa kendala kecil yang ditemukan selama peninjauan, langkah perbaikan segera diambil untuk meningkatkan dan menyempurnakan fitur aplikasi.

Transformasi Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Efisien

Digitalisasi dalam penyelenggaraan layanan Perlinsos tidak hanya sekedar memindahkan pencatatan dari kertas ke perangkat elektronik. Lebih dari itu, transformasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial nasional yang lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang paling penting adalah memastikan bahwa penerima bantuan sosial ditentukan dengan lebih tepat. Dari sini, pemerintah dapat membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan efisien di masa mendatang,” jelas Dewi. Ini mengindikasikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan sosial.

Data dan Statistik Digitalisasi Perlinsos

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kemkomdigi, per 28 September 2026, telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi terkait uji coba awal sistem digital perlindungan sosial atau Perlinsos Digital.

“Berdasarkan rekapitulasi data, untuk Perlinsos Digital ini, kami telah berhasil melayani lebih dari 5,4 juta kepala keluarga,” tambahnya dalam Rapat Tingkat Menteri yang membahas perluasan Perlinsos dan rencana implementasi tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan langkah-langkah ke depan dalam rollout sistem ini.

Dengan semua upaya ini, diharapkan digitalisasi perlinsos dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, mempermudah akses kepada layanan sosial, serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Melalui digitalisasi, diharapkan perlindungan sosial yang lebih baik dapat tercapai, menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang lebih efektif.