Halal 2026 Tidak Menyulitkan, Menko PMK Jamin Produk Lokal Semakin Menguntungkan

0 3 minutes read

Jakarta – Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pelaku usaha. Meskipun banyak yang merasa khawatir akan dampak kebijakan ini, pemerintah menekankan bahwa regulasi ini bukanlah penghalang bagi bisnis, melainkan merupakan langkah strategis untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang membahas Wajib Halal pada Oktober 2026 diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta pada 23 September 2026, melibatkan sembilan kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan dan dukungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menghadapi perubahan ini.

Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Kepercayaan Konsumen dan Produsen

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan elemen krusial untuk membangun kepercayaan di kalangan publik dan dalam dunia bisnis. “Sertifikasi halal sangat penting untuk memberikan kepastian baik bagi konsumen maupun produsen. Ini adalah cara untuk memperkuat kepercayaan,” ungkap Pratikno dalam konferensi pers pada 24 September 2026. Menurutnya, implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) adalah bagian dari amanat undang-undang yang memerlukan kerjasama yang solid dari hulu hingga hilir.

Dalam konteks ini, pendidikan publik menjadi sangat penting. Pemerintah berupaya untuk menyampaikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi yang salah, melainkan memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem industri yang inklusif dan kompetitif.

Menanggapi Kekhawatiran tentang Perdagangan Internasional

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menanggapi kekhawatiran bahwa kewajiban sertifikasi halal dapat menghambat arus perdagangan internasional. “Dasar hukum dan tujuan dari kebijakan ini sama, yaitu untuk melindungi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Dengan memberikan nilai tambah secara ekonomi, kita juga meningkatkan daya saing,” jelas Haikal. Ia menambahkan bahwa sertifikasi halal justru akan menarik perhatian negara-negara mitra untuk memasuki pasar Indonesia dan sebaliknya.

“Mereka lebih siap untuk berpartisipasi karena produk mereka lebih diminati di Indonesia. Ini adalah nilai tambah yang membangun kepercayaan antara pelaku bisnis,” katanya. Haikal menegaskan bahwa kelancaran arus barang tidak akan terhambat oleh adanya regulasi ini. “Halal tidak akan mengganggu perdagangan internasional. Saya meyakinkan bahwa proses perdagangan tidak akan terganggu,” tegasnya.

Pemahaman yang Benar tentang Halal

Haikal juga menekankan pentingnya memahami bahwa halal bukanlah larangan atau pembatasan, melainkan sebuah perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Halal adalah sahabat kita, memberikan rasa aman bagi seluruh bangsa,” ujarnya. Dalam hal ini, pengawasan dan tata kelola menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan iklim usaha yang sudah ada.

Peran Pemerintah dalam Memastikan Kebijakan Berjalan Lancar

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lancar tanpa merugikan pelaku usaha. “Saya akan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik. Kami akan mendukung dan mendorong pelaksanaan sertifikasi halal pada 18 Oktober,” ujar Dudung. Ia menekankan perlunya koordinasi yang baik terkait ketersediaan lembaga inspeksi serta keselarasan aturan dalam proses impor dan ekspor.

“Harapan Bapak Presiden adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta menjaga kelancaran perdagangan dan rantai pasok,” tuturnya.

Peluang bagi Usaha Mikro dan Kecil

Dari perspektif ekonomi kreatif, sertifikasi halal diharapkan menjadi kunci bagi UMKM untuk naik kelas. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf RI, Teuku Riefky Harsya, mencatat potensi besar dari ekosistem halal global. “Sertifikasi bukanlah tujuan akhir, tetapi langkah awal untuk membawa produk UMKM dan industri kreatif Indonesia ke pasar global,” jelas Teuku Riefky.

Ia memberikan contoh bagaimana label halal dapat menjadi nilai tambah yang signifikan saat merek lokal berekspansi ke luar negeri. “Dengan sertifikat halal, mereka bisa membuka 48 cabang Sour Sally di Filipina. Ini adalah bukti nyata bahwa sertifikasi halal memberikan peluang yang besar dan kami siap untuk berkolaborasi,” tambahnya.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk Sertifikasi Halal

Pemerintah pusat juga berupaya memastikan bahwa UMKM tidak terbebani dengan biaya sertifikasi halal. Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memfasilitasi program ini. “Tugas utama Kementerian Dalam Negeri adalah melakukan pengawasan umum terhadap pemerintah daerah agar proses sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik,” ungkap Wiyagus.

Ia menambahkan bahwa Kemendagri telah menjalankan tanggung jawabnya untuk mengawasi pemerintah daerah dan akan terus mendukung akselerasi sertifikasi halal. “Kami mendorong Pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD, terutama dari sektor Koperasi-UMKM dan Perindustrian, untuk memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” jelasnya.

Kesimpulan

Dengan penerapan kewajiban sertifikasi halal yang akan dimulai pada 18 Oktober 2026, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan untuk pelaku usaha, diharapkan produk lokal akan semakin kompetitif di pasar global. Kewajiban ini bukan hanya tentang sertifikasi, melainkan juga tentang membangun kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha.