Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk meningkatkan keselamatan dalam angkutan barang. Dalam upaya ini, Kemenhub memberikan penghargaan kepada operator yang telah mematuhi regulasi yang ada. Langkah ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan efisiensi angkutan barang yang berkelanjutan.
Apresiasi untuk Operator yang Patuh
Kemenhub mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para operator angkutan barang yang telah mengikuti kebijakan dalam pengaturan operasional distribusi logistik. “Mari kita bersama-sama mewujudkan keselamatan dalam transportasi,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Minggu, 5 April.
Pentingnya Pengawasan dan Penertiban
Pada kesempatan yang sama, Kemenhub juga melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan. Pengawasan terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya sistematis untuk menjaga integritas sistem transportasi.
Data Pengawasan Kendaraan
Dalam rentang waktu dari 1 Januari hingga 3 April tahun ini, tercatat sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa. Dari angka tersebut, sekitar 157.821 kendaraan, atau sekitar 26,01 persen, teridentifikasi melakukan pelanggaran. Sementara itu, 448.978 kendaraan lainnya dinyatakan tidak melanggar.
Rincian Pelanggaran Angkutan Barang
Dari total pelanggaran yang terdeteksi, terdapat 214.553 pelanggaran yang terbagi menjadi beberapa kategori: 104.043 kendaraan (48,49%) melanggar daya angkut; 5.785 kendaraan (2,70%) untuk pelanggaran dimensi; dan 104.011 kendaraan (48,48%) untuk pelanggaran dokumen. Selain itu, terdapat 4 kendaraan yang melanggar persyaratan teknis dan 710 kendaraan (0,33%) yang melanggar tata cara muat.
Strategi Menuju Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027
Dalam rangka menuju Zero ODOL 2027, tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan secara selektif. Dari pengawasan yang dilakukan, sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%) mendapatkan peringatan, sementara 1.924 kendaraan (3,93%) dikenakan sanksi tilang. Selain itu, satu kendaraan dikenakan tilang oleh kepolisian, dan 1.533 tilang lainnya dikeluarkan oleh UPPKB.
Perusahaan dengan Pelanggaran Tertinggi
Dirjen Aan mencatat lima perusahaan dengan jumlah pelanggaran tertinggi, yaitu:
- PT. SIL dengan 508 kendaraan
- PT. IP dengan 464 kendaraan
- CV. JK sebanyak 382 kendaraan
- PT. SA dengan 363 kendaraan
- PT. SBJ juga dengan 363 kendaraan
Kategori Muatan dengan Pelanggaran Tertinggi
Hasil pengawasan juga menunjukkan lima kategori komoditi muatan angkutan barang yang paling banyak melanggar, antara lain:
- Barang campuran: 10.833 kendaraan
- Pasir: 9.760 kendaraan
- Barang paket: 8.702 kendaraan
- Perkebunan: 5.397 kendaraan
- Semen: 4.234 kendaraan
Tren Peningkatan dan Tantangan
Dalam laporannya, Dirjen Aan menyimpulkan bahwa meskipun ada tren peningkatan dalam pengawasan kendaraan angkutan barang, tingkat pelanggaran masih tergolong tinggi. Pelanggaran daya angkut dan dokumen masih mendominasi, yang menunjukkan bahwa kepatuhan operasional dan administrasi dari pengusaha masih menjadi tantangan utama.
Langkah-langkah Perbaikan dan Optimalisasi
Melihat ke depan, Kemenhub berkomitmen untuk mempercepat perbaikan dan optimalisasi sistem Jembatan Timbang Online (JTO) serta Weigh In Motion (WIM) di UPPKB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan serta mendorong kepatuhan administrasi. Integrasi data pengawasan dan penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga akan menjadi fokus utama.
Dengan langkah-langkah ini, Kemenhub berharap tidak hanya dapat menciptakan sistem angkutan barang yang lebih efisien tetapi juga berkelanjutan, sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Melalui kolaborasi dan kepatuhan semua pihak, visi menuju Zero ODOL 2027 diharapkan dapat terwujud.
➡️ Baca Juga: Film “Dilan ITB 1997”: Menelusuri Perjalanan Dilan Dalam Cinta dan Dinamika Kampus
➡️ Baca Juga: Rupiah Melemah, BI Perlu Memperkuat Kebijakan Moneternya untuk Stabilitas Ekonomi
