Gubernur Mirza Pastikan Pemprov Dukung Penyaluran Program Perlindungan Sosial
Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung, telah menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penyaluran program perlindungan sosial oleh pemerintah pusat. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin bahwa bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkan.
Dukungan Pemprov Lampung untuk Program Perlindungan Sosial
Peran dan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam peningkatan penyaluran program perlindungan sosial diungkapkan oleh Gubernur Mirza dalam sebuah acara sosialisasi. Acara ini berjudul “Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah” dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Gedung B Lantai 3, Kemendagri RI, Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026.
Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi digitalisasi bantuan sosial berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyerukan kepada semua elemen masyarakat dan perangkat daerah untuk mendukung sepenuhnya implementasi program digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak akan mempercepat pembentukan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pada acara tersebut, Gubernur Mirza hadir bersama 24 gubernur lainnya serta 41 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka semua mendengarkan sambutan dan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, terkait pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam perluasan piloting digitalisasi bantuan sosial.
Transformasi Digital dalam Penyaluran Perlindungan Sosial
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mentransformasi penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Acara ini dimulai dengan arahan dari Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut B. Pandjaitan. Dia menekankan bahwa transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Harapan dari Pemerintah Provinsi Lampung adalah dengan kegiatan ini, mereka dapat memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional digitalisasi bantuan sosial. Selain itu, ini juga diharapkan dapat mendorong sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Hello world!
➡️ Baca Juga: Analisis Krisis Representasi Politik: Fungsi Partai dan Peran Parlemen Indonesia yang Dipertanyakan
