Dalam era digital saat ini, isu-isu terkait perlindungan anak dan literasi digital menjadi semakin penting. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, kebijakan yang mengedepankan kedaulatan dan tanggung jawab sosial, terutama di lingkungan digital, menjadi sorotan utama. Dalam konteks ini, Forum Digital Global II yang berlangsung di Moskow, Rusia, pada tahun 2026, memberikan platform bagi berbagai pihak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai strategi yang efektif dalam mengatasi tantangan ini.
Peran Akademisi dalam Diskusi Global
Dalam acara tersebut, Assoc. Prof. Dr. Devie Rahmawati, CICS, yang merupakan akademisi dari Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, menyampaikan pandangan dan pengalaman Indonesia dalam menerapkan transformasi digital yang berorientasi pada manusia. Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur, termasuk akademisi, pengembang teknologi, pelaku industri, serta pemangku kepentingan dari lebih 100 negara, menjadikannya sebagai ajang penting untuk bertukar ide dan inovasi.
Transformasi Digital Berbasis Manusia
Dengan judul presentasi “Can AI Speak Our Language Without Understanding Our Humanity?”, Devie menekankan pendekatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penguatan literasi digital dan peningkatan kapasitas nasional untuk bersaing dalam teknologi global.
Kebijakan Perlindungan Anak di Era Digital
Salah satu kebijakan yang dibahas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Menurut Devie, kebijakan ini menunjukkan pergeseran dalam pendekatan strategis untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak.
Selama ini, tantangan bagi orang tua dan anak adalah harus menyesuaikan diri dengan berbagai risiko yang dihadapi di dunia teknologi secara mandiri. Namun, dengan pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif, kini tanggung jawab juga dialihkan kepada penyelenggara platform digital untuk merancang layanan yang mempertimbangkan keselamatan pengguna.
Pertanyaan yang Mendorong Perubahan
Devie menegaskan, “Dulu kita fokus pada bagaimana mengajarkan anak untuk bertahan di tengah kemajuan teknologi. Namun, PP TUNAS kini menggugah pertanyaan yang lebih maju: bagaimana teknologi seharusnya dirancang agar dapat diterima dalam kehidupan anak-anak?”
Prinsip Safety by Design
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip safety by design, yang menekankan pentingnya aspek keselamatan dan mitigasi risiko sejak fase perancangan sistem atau layanan digital. Dengan prinsip ini, anak-anak tidak akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh teknologi yang dikendalikan oleh pihak lain.
“Melindungi anak bukan berarti menolak kemajuan teknologi. Perlindungan yang baik justru memungkinkan anak-anak untuk menikmati manfaat teknologi dengan risiko yang lebih terkelola. Tanpa perlindungan yang memadai, kemajuan digital dapat kehilangan arah dan berpotensi membahayakan generasi muda,” tegasnya.
Strategi Membangun Literasi Digital
Selain perlindungan anak, Devie juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem literasi digital yang inklusif melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat. Upaya ini diperlukan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko di dunia siber.
Inisiatif Kolaboratif dalam Literasi Digital
Devie memberikan contoh mengenai inisiatif yang dilakukan oleh Komdigi bersama dengan jejaring Siberkreasi dan Pandu Digital, serta kontribusi organisasi masyarakat sipil seperti ICT Watch dan Klinik Digital. Inisiatif-inisiatif ini berperan penting dalam memperluas pendidikan digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang ada di ruang siber.
- Siberkreasi yang mengembangkan jejaring lebih dari 130 komunitas.
- Pandu Digital yang fokus pada pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat.
- ICT Watch yang mendorong partisipasi perempuan dalam teknologi melalui inisiatif HerTech.
Tantangan Akses dan Pemanfaatan Teknologi
Devie juga mengemukakan bahwa akses terhadap perangkat dan internet tidak serta merta menjamin masyarakat mampu menggunakan teknologi dengan aman dan produktif. Kemampuan untuk mengenali penipuan digital, menjaga data pribadi, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kegiatan ekonomi menjadi indikator penting dalam kemajuan digital.
Kesadaran dan Pemahaman Teknologi
“Teknologi tidak otomatis menjadi inklusif hanya karena tersedia di internet. Seseorang dapat memiliki smartphone, namun tetap kesulitan dalam memahami penipuan digital, menjaga data pribadi, atau menggunakan AI untuk meningkatkan taraf hidup,” kritik Devie.
UKM dan Pemberdayaan Melalui AI
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa keberhasilan pengembangan AI tidak hanya dapat diukur dari jumlah unit pemrosesan grafis (GPU) atau pusat data yang dimiliki suatu negara. Namun, yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dengan diskusi yang kaya dan beragam perspektif, Forum Digital Global II di Moskow menjadi momentum untuk memikirkan kembali strategi komdigi yang tidak hanya mengedepankan kemajuan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan faktor perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih aman dan inklusif dalam era digital.
➡️ Baca Juga: Program Sabuk Kamtibmas Tingkatkan Nasionalisme Melalui Pembagian Bendera Merah Putih
➡️ Baca Juga: AS-Israel dan Iran: Ancaman Trump terhadap Jembatan dan Infrastruktur Penting
