Percepatan pengeluaran pemerintah di Indonesia telah menimbulkan defisit fiskal yang signifikan, mencapai Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2026. Ini merupakan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan defisit yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, yang hanya 0,13 persen dari PDB. Menurut analis dari Mirae Asset, Jessica Tasijawa, kondisi ini mencerminkan tingginya agresivitas pengeluaran pemerintah pada kuartal pertama tahun ini.
Pendapatan Negara Menunjukkan Pemulihan
Meskipun defisit fiskal melebar, pendapatan negara mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Data menunjukkan bahwa pendapatan negara tumbuh sebesar 12,8 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp358 triliun, berbalik dari kontraksi yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai 20,8 persen YoY. Jessica menekankan bahwa peningkatan ini didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif.
Penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai 30,1 persen YoY, dengan kenaikan tajam pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat sebesar 97,4 persen YoY. Kenaikan ini, menurutnya, disebabkan oleh efek basis rendah pasca transisi administratif serta implementasi sistem CATS (Coretax Administration System) yang dimulai pada Februari tahun lalu.
Pengaruh Penurunan Restitusi Pajak
Selain itu, penurunan restitusi pajak sebesar 17,3 persen YoY juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak bersih. Jessica memprediksi bahwa perbaikan dalam permintaan domestik akan terus membantu mengurangi tekanan terkait restitusi pajak sepanjang tahun ini, dengan dukungan dari pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Namun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mengalami penurunan sebesar 11,4 persen YoY, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari sektor minyak dan gas yang tercatat sebesar 36,3 persen YoY, serta adanya penyesuaian dalam remitansi dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lonjakan Belanja Pemerintah
Dari segi pengeluaran, belanja pemerintah mengalami lonjakan yang signifikan, meningkat sebesar 41,9 persen YoY menjadi Rp493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan tercatat meningkat lebih tinggi, yaitu 63,7 persen YoY. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja modal dan belanja material, yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 400,3 persen YoY dan 269,4 persen YoY. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh efek basis rendah setelah langkah efisiensi belanja yang diterapkan pada awal tahun sebelumnya.
Jessica menjelaskan bahwa sebagian besar peningkatan pada belanja material berasal dari percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang sekitar 57,7 persen dari total belanja material pemerintah. Realisasi belanja untuk program MBG tercatat mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, meningkat dari Rp19 triliun pada bulan sebelumnya.
Program Bantuan Sosial dan Target Belanja
Di sisi lain, belanja bantuan sosial juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun menghadapi efek basis yang tinggi, dengan kenaikan sebesar 4,3 persen YoY. Melihat ke depan, percepatan belanja pemerintah diperkirakan akan terus berlanjut pada Maret 2026. Pemerintah menargetkan total belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal pertama tahun ini, dengan estimasi sekitar Rp315,2 triliun belanja yang masih akan direalisasikan pada bulan Maret, yang kemungkinan besar akan difokuskan pada program MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Stimulus Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi
Jessica memperkirakan bahwa saldo fiskal pada kuartal pertama 2026 akan terus melebar, mengingat pemerintah lebih memprioritaskan belanja di tengah meningkatnya pendapatan negara. Dalam hal pembiayaan, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp185,3 triliun. Pemerintah juga mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan penerbitan bersih sekitar Rp151,3 triliun per Januari 2026. Lebih lanjut, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi mata uang ganda CNH–EUR dengan total nilai CNH9,25 miliar dan EUR2,7 miliar dalam enam tenor yang bervariasi dari tiga hingga 20 tahun pada Februari 2026.
Pemerintah juga merencanakan penempatan tambahan dana sebesar Rp100 triliun di bank-bank BUMN untuk mendukung likuiditas serta penyaluran kredit ke sektor riil. Secara keseluruhan, Jessica menilai bahwa suntikan fiskal yang cukup agresif ini berpotensi untuk mendorong aktivitas ekonomi di awal tahun. “Stimulus fiskal ini diperkirakan akan mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 ke kisaran 5,2 hingga 5,4 persen,” tegasnya.
➡️ Baca Juga: iPad Air M4 Terbaru: Tablet Terbaik dari Apple untuk Performa Maksimal
➡️ Baca Juga: Polrestabes Bandung Akan Melakukan Patroli untuk Menjamin Keamanan Rumah Warga yang Kosong Saat Mudik Lebaran
