Rupiah Melemah, BI Perlu Memperkuat Kebijakan Moneternya untuk Stabilitas Ekonomi

3 3 minutes read

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini menunjukkan adanya tantangan serius bagi perekonomian Indonesia, yang tertekan oleh faktor-faktor global yang tidak menentu. Dalam konteks ini, penting bagi Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat kebijakan moneternya agar dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan situasi yang semakin kompleks, diperlukan langkah-langkah yang terukur dan adaptif untuk mengatasi dampak negatif dari ketidakpastian ekonomi global.

Penilaian Terhadap Kebijakan Moneternya

Jakarta – Dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang meningkat, Bank Indonesia harus memperkuat respons kebijakan moneternya. Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa lembaganya akan terus berupaya menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil, terutama di tengah ketegangan yang disebabkan oleh konflik di Timur Tengah.

Perry mengungkapkan, “Kami berkomitmen untuk menguatkan berbagai kebijakan demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terancam akibat situasi global yang memburuk.” Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan secara daring setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 17 Maret 2026.

Faktor Penyebab Pelemahan Rupiah

Menurut informasi yang diperoleh, kondisi global yang tidak menentu telah mendorong banyak investor untuk menarik modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada nilai tukar rupiah, yang pada 16 Maret 2026 tercatat berada di angka 16.985 rupiah per dollar AS, mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2026.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar.
Kondisi ekonomi global yang memburuk, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
Pergerakan nilai tukar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Risiko inflasi yang meningkat seiring dengan kenaikan harga energi.
Kebijakan moneter yang perlu disesuaikan untuk mendukung stabilitas.

Intervensi Bank Indonesia

Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar, BI telah meningkatkan intensitas intervensi melalui berbagai instrumen, termasuk pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri, transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong arus masuk modal asing serta memperbaiki kinerja neraca pembayaran.

Perry menjelaskan, “Kami percaya bahwa dengan berbagai langkah untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran, nilai tukar rupiah akan stabil. Kami memiliki komitmen yang kuat, imbal hasil yang menarik, dan prospek pertumbuhan ekonomi yang positif untuk mendukung hal ini.”

Strategi Antisipatif BI

BI juga telah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif melalui penyesuaian kebijakan berdasarkan tiga skenario terkait dampak dari konflik di Timur Tengah. Skenario tersebut mencakup kondisi ketika harga minyak dunia berada pada level rendah, menengah, atau tinggi. Strategi ini juga diperkuat dengan pengelolaan cadangan devisa dan kebijakan suku bunga yang bijaksana.

“Kami berfokus pada pengoptimalan tiga instrumen intervensi di sektor moneter, dengan kecukupan cadangan devisa yang terjaga, serta dukungan dari kebijakan suku bunga,” tambah Perry.

Dampak Terhadap Cadangan Devisa

Namun, di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa upaya untuk menahan pelemahan rupiah memerlukan biaya yang signifikan dan dapat menggerus cadangan devisa dengan cepat. Ia memperkirakan bahwa cadangan devisa Indonesia bisa terkuras hingga 3–5 miliar dollar AS setiap bulan.

“Ini belum termasuk lonjakan biaya impor energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) yang dipastikan meningkat akibat ketegangan di Timur Tengah. Kondisi ini semakin menambah tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia,” ungkapnya dalam sebuah wawancara.

Pentingnya Sinergi Kebijakan

Dalam menghadapi tantangan ini, Bhima menekankan perlunya sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal. Ia berpendapat bahwa Bank Indonesia perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk lebih disiplin dalam mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

“Kebijakan moneter harus bisa berfungsi sebagai pertahanan. Kepercayaan investor sangat bergantung pada pengelolaan fiskal yang baik,” tegasnya.

Penyesuaian Anggaran untuk Stabilitas Fiskal

Bhima juga merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian anggaran dengan meninjau kembali sejumlah program yang dinilai kurang prioritas. Ini termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta proyek food estate, yang semuanya perlu dievaluasi untuk menjaga stabilitas fiskal yang lebih baik.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap bertahan di tengah guncangan eksternal yang ada. Kebijakan moneter yang kuat akan menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di era ketidakpastian seperti sekarang, kolaborasi yang solid antara kebijakan moneter dan fiskal sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Hal ini tidak hanya akan melindungi nilai tukar rupiah, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.