Jakarta – Ratusan petani tebu yang merupakan anggota Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melakukan unjuk rasa di Jakarta pada hari Selasa, 1 September. Para petani yang berasal dari berbagai daerah, termasuk rombongan dari Cirebon, turun ke jalan dengan damai untuk mengekspresikan keluhan mereka mengenai belum adanya penyesuaian harga dan kepastian kebijakan dari pemerintah yang memengaruhi kehidupan mereka.
Aksi Unjuk Rasa di Jakarta
Aksi dimulai di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) dan berlanjut ke area sekitar Istana Negara. Setelah itu, para petani melanjutkan konvoi menuju Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Tuntutan Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah
Dalam aksi tersebut, petani menuntut perlakuan adil terkait ketimpangan biaya operasional yang mereka alami. Meskipun musim giling tebu telah memasuki tahun ketiga, mereka mengaku belum menerima kepastian mengenai kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Situasi ini sangat memberatkan, mengingat biaya pupuk dan produksi terus meningkat, sementara harga jual gula tetap terbatasi oleh regulasi yang ada.
Para petani membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi tuntutan mereka untuk menaikkan HPP gula, dengan angka yang diajukan sebesar 16.875 rupiah per kilogram. Usulan ini disampaikan oleh APTRI dengan mempertimbangkan kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP), dan juga meminta agar proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu dipermudah.
Penghapusan Harga Eceran Tertinggi
Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk menghapus Harga Eceran Tertinggi (HET) gula yang berlaku di pasaran. Mereka meminta agar batas minimal rendemen tebu ditetapkan sebesar 8 persen, serta menolak rencana impor gula yang dianggap dapat merugikan dan mengganggu penyerapan produksi gula oleh petani lokal.
Aspirasi yang Harus Didengar
“Di sini kami menyampaikan aspirasi, semoga kementerian terkait dapat peka dan mau mendengarkan apa yang kami sampaikan,” ungkap salah satu petani yang berorasi di tengah kerumunan. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi yang dihadapi petani di lapangan.
Petani lain menambahkan, “Kami telah bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait, namun seolah mereka tidak peduli atau mengerti apa yang kami alami, di tengah lonjakan harga barang. Oleh karena itu, kami terpaksa menyuarakan aspirasi ini.” Suasana semakin menggebu ketika petani tersebut meminta agar Presiden dan menteri-menteri yang bersangkutan memperhatikan nasib mereka. “Kami berharap menteri-menteri yang tidak peduli dapat diganti,” tambahnya.
Dukungan dari Ketua Umum APTRI
Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen, sebelumnya menegaskan bahwa usulan HPP sebesar 16.875 rupiah per kilogram didasarkan pada kondisi nyata ekonomi komoditas pangan saat ini. Angka ini juga didukung oleh hasil survei BPP yang dilakukan oleh tim Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional, yang menunjukkan perlunya penyesuaian harga di atas HPP yang berlaku saat ini.
Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pangan
Melalui aksi ini, para petani menekan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk segera mengevaluasi kebijakan pangan yang ada. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan keputusan yang konkret demi menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan para petani tebu di Indonesia.
➡️ Baca Juga: Permintaan Pasar Stabil, Harga Ternak Sapi di Gorontalo Utara Tetap Tinggi dan Kompetitif
➡️ Baca Juga: Olahraga Rutin di Rumah untuk Menjaga Stabilitas Berat Badan Anda