Perkuat Mitigasi dan Koordinasi Hadapi Ancaman Kemarau Panjang, Kata Lestari Moerdijat

0 4 minutes read

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi penguatan mitigasi dalam menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi akan melanda Indonesia. Beliau menyatakan bahwa data dan ramalan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) seharusnya menjadi pedoman utama dalam memperkuat upaya mitigasi dan koordinasi antar sektor. “Baik ada atau tidaknya fenomena El Nino, kita perlu tetap bersiap menghadapi dampak dari musim kemarau yang diperkirakan oleh BMKG. Dampak seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen harus diantisipasi sejak awal,” ujar Lestari dalam pembukaan diskusi daring bertajuk Kesiapan Menghadapi Kemarau Terpanjang di 2026, yang diadakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 15 April.

Pentingnya Mitigasi Kemarau Panjang

Dalam sesi diskusi tersebut, yang dimoderatori oleh Pujiaryati Anggiasari, hadir sejumlah narasumber berkompeten, termasuk Nurul Iftitah, S.Hut., M.Si. dari Kementerian Kehutanan RI, Agus Riyanto, S.T., M.M. dari BNPB, dan Dr. A. Fachri Radjab, S.Si., M.Si. dari BMKG. Mereka semua memberikan pandangan yang sangat berharga mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi kemarau panjang yang diprediksi akan terjadi.

Berdasarkan peringatan dari BMKG, musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan dimulai lebih awal, antara bulan April hingga Juni, dengan adanya indikasi fenomena El Nino Godzilla. Hal ini berpotensi menyebabkan kondisi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa sekitar 64,5% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026.

Pentingnya Edukasi Masyarakat

Lestari menekankan bahwa pemahaman masyarakat tentang fenomena cuaca yang akan datang sangat penting untuk ditingkatkan. “Kita tidak ingin masyarakat salah paham dalam menanggapi perubahan cuaca yang terjadi,” tambahnya. Ia juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi.

Memberikan informasi yang jelas tentang dampak kemarau panjang.
Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program mitigasi.
Mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Membangun fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sumber daya air.
Melibatkan berbagai sektor dalam upaya pencegahan bencana.

Strategi Mitigasi yang Dicanangkan

Menurut Lestari, semua data yang dikeluarkan oleh BMKG harus dimanfaatkan untuk merancang fasilitas dan skema mitigasi secara proaktif. “Harapan kami, semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menetapkan kebijakan yang jelas dan dapat dipahami, yang berfokus pada perlindungan masyarakat. Jangan sampai musim kemarau justru mendatangkan bencana yang seharusnya bisa dicegah,” tandasnya.

Nurul Iftitah, selaku Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kementerian Kehutanan RI, menjelaskan bahwa upaya untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam rencana ini, pemerintah menekankan pentingnya keamanan negara melalui kemandirian bangsa dengan fokus pada swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Nurul menegaskan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung keberlangsungan ekosistem yang lebih luas. “Lebih dari 42.000 titik DAS di Indonesia merupakan sekitar 10% dari total wilayah negara kita,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan sangat diperlukan sebagai langkah antisipasi terhadap kekeringan yang mungkin terjadi.

Persiapan BNPB dalam Menghadapi Bencana

Agus Riyanto, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, menjelaskan bahwa berbagai persiapan untuk mengantisipasi bencana telah dilakukan. “Di awal tahun 2026, Indonesia akan menghadapi berbagai bencana yang berkaitan dengan hidrometeorologi,” ujarnya. Agus menekankan bahwa BNPB akan mempersiapkan penanganan dampak dari El Nino yang diperkirakan akan melanda wilayah Indonesia.

Menurutnya, langkah-langkah mitigasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan telah diambil melalui koordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah. “Kami sedang memperkuat kesiapsiagaan dan melakukan modifikasi cuaca jika diperlukan,” tambah Agus.

Perbedaan antara El Nino dan Musim Kemarau

Dr. Fachri Radjab dari BMKG menjelaskan bahwa prediksi untuk musim kemarau pada tahun 2026 menunjukkan kemungkinan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menekankan bahwa El Nino dan musim kemarau adalah dua fenomena yang berbeda. “Indonesia memiliki dua musim alami, yaitu hujan dan kemarau, sedangkan El Nino adalah fenomena pergerakan udara yang dipicu oleh peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik,” jelasnya.

Fachri menambahkan bahwa El Nino diperkirakan akan terjadi bersamaan dengan kemarau, sehingga intensitas musim kemarau di tahun 2026 akan lebih lama dan lebih kering dibandingkan rata-rata selama 30 tahun terakhir. Ia juga menginformasikan bahwa El Nino secara umum dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Berdasarkan perkiraan, El Nino dengan skala lemah-moderat diperkirakan akan terjadi pada semester kedua tahun 2026 dengan peluang antara 70%-90%.

Peran Peneliti dalam Mitigasi

Sofyan Ansori, peneliti kebencanaan dari Universitas Islam Internasional Indonesia, memberikan apresiasi terhadap berbagai persiapan yang telah dilakukan untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem. “Istilah El Nino dan kemarau panjang kini semakin menjadi sorotan publik, dan perhatian dari banyak pihak sangat diperlukan,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa rencana-rencana dari pihak terkait harus dapat diimplementasikan secara efektif ketika bencana datang.

Sofyan juga mengingatkan bahwa upaya pencegahan bencana, seperti kebakaran hutan dan lahan, dapat terhambat oleh kondisi ekonomi masyarakat. “Biasanya, pengawasan dini terhadap ancaman kebakaran hutan melibatkan relawan dari masyarakat sekitar,” jelasnya. Ia mendorong agar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini terhadap ancaman bencana.

Mitigasi Penyakit Selama Kemarau Panjang

Usman Kansong, seorang wartawan senior, mengingatkan bahwa selain mitigasi terhadap kekeringan dan kebakaran hutan, perlu juga ada langkah-langkah untuk mengurangi risiko penyakit yang muncul selama musim kemarau panjang. “Penyakit seperti ISPA, dehidrasi, demam berdarah, dan heatstroke harus juga menjadi perhatian,” tegasnya. Usman mengusulkan agar Kementerian Kesehatan dilibatkan dalam strategi mitigasi kemarau panjang tahun 2026.

Ia setuju bahwa dalam proses mitigasi bencana, penting untuk menetapkan sektor yang memimpin koordinasi. “BNPB dapat mengambil peran penting dalam hal ini,” tutup Usman. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait, diharapkan Indonesia dapat menghadapi kemarau panjang yang akan datang dengan lebih siap dan terencana.