Jumlah Sasaran Program Rutilahu Jabar Menurun, Pertimbangkan Opsi di Luar Kawasan Kumuh

Dalam upaya meningkatkan kualitas hunian di Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) tengah merancang program perbaikan rumah tidak layak huni atau Rutilahu. Program ini kini juga mempertimbangkan untuk menjangkau rumah-rumah di luar kawasan kumuh, yang sebelumnya menjadi fokus utama. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Strategi Baru dalam Program Rutilahu Jabar
Kepala Disperkim Jawa Barat, Rudi Hermawan Kusumah, menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk program Rutilahu pada tahun ini mencapai Rp 10 miliar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya melalui perbaikan tempat tinggal yang lebih layak.
“Kami menargetkan sekitar 250 lokasi untuk diperbaiki,” ungkap Rudi saat konferensi pers yang diadakan di Gedung Sate pada hari Senin, 30 Maret. Namun, jumlah target ini mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana terdapat sasaran untuk memperbaiki sekitar 1.270 unit pada tahun 2025.
Penyesuaian Anggaran dan Alokasi
Meskipun jumlah target mengalami penurunan, alokasi anggaran untuk setiap unit mengalami kenaikan yang signifikan. Rudi menjelaskan, sebelumnya setiap unit diperuntukkan anggaran sebesar Rp 20 juta, kini meningkat menjadi Rp 40 juta. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan kualitas yang lebih baik dalam setiap proyek perbaikan yang dilakukan.
- Anggaran bahan bangunan: Rp 17,5 juta
- Biaya operasional (BOP): Rp 2 juta
- Kebutuhan administrasi: maksimal Rp 500 ribu
Rincian anggaran ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk struktur bangunan, dinding, penutup atap, lantai rabat, dan juga fasilitas kamar mandi serta septic tank. Sementara itu, biaya operasional akan digunakan untuk membayar upah kerja minimal sebesar Rp 2 juta, dengan perhitungan 8 hari kerja dengan tarif Rp 250 ribu per hari.
Memperluas Target Rutilahu
Rudi juga menambahkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memperluas cakupan program Rutilahu, termasuk untuk rumah-rumah yang berada di luar kawasan kumuh. Selama ini, program ini hanya difokuskan pada rumah-rumah yang terletak di daerah kumuh, sehingga perlu ada evaluasi dan penyesuaian.
“Kami masih membicarakan hal ini, karena sebenarnya program ini bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, atau melalui provinsi dalam bentuk hibah. Ini bisa melibatkan Dinas Sosial, Biro Kesra, atau Kesbangpol, yang mana Kesbangpol biasanya bekerja sama dengan TNI,” jelasnya.
Rincian Penerima Program Rutilahu
Di sisi lain, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan APBD 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merinci sejumlah lembaga yang akan mendapatkan alokasi untuk program Rutilahu. Beberapa di antaranya meliputi:
- LPM Tenjolaya: Rp 1,230 miliar
- LPM Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat: Rp 320 juta
- LPM Desa Mulyajaya, Karawang: Rp 960 juta
- BKM Cikondang: Rp 1,080 miliar
- LPM Dawuan: Rp 320 juta
Dengan adanya alokasi anggaran yang lebih besar per unit dan penyesuaian target yang lebih inklusif, diharapkan program Rutilahu Jabar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi yang efektif dalam meningkatkan kualitas hunian di daerah ini.
Pengawasan dan Evaluasi Program Rutilahu
Untuk memastikan bahwa program Rutilahu berjalan dengan baik, Disperkim akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan di lapangan. Rudi menyebutkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Kami akan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi ini, termasuk masyarakat setempat, agar program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” tambahnya.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Program Rutilahu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki struktur fisik rumah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni. Dengan rumah yang lebih layak, diharapkan akan ada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Beberapa keuntungan dari program Rutilahu ini antara lain:
- Peningkatan kualitas hunian yang lebih aman dan nyaman
- Peningkatan kesehatan masyarakat berkat lingkungan yang lebih bersih dan sehat
- Pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup
- Stimulasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui proyek perbaikan
- Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar
Dengan pendekatan yang lebih luas, program Rutilahu diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup di Jawa Barat.
Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rutilahu
Penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam setiap tahap program Rutilahu. Partisipasi aktif dari warga setempat akan memberikan masukan yang berharga dan membantu mengidentifikasi prioritas yang nyata di lapangan.
“Kami mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam program ini. Masyarakat yang mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerah mereka tentu akan lebih efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan,” ungkap Rudi.
Sinergi dengan Pemerintah Daerah
Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan akan ada pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dan pengurangan tumpang tindih dalam pelaksanaan program.
“Kami akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan efektif dan efisien,” tambahnya.
Kesimpulan
Program Rutilahu Jabar merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar per unit dan perluasan cakupan sasaran, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci dalam keberhasilan program ini, sehingga dapat mewujudkan hunian yang lebih layak bagi seluruh warga Jawa Barat.
➡️ Baca Juga: Komisi I DPR Mendorong Komdigi untuk Memperluas Sosialisasi Permenkomdigi 9/2026 tentang Pembatasan Medsos Anak
➡️ Baca Juga: Program Mudik Gratis Polri Presisi 2026 Lepaskan 4.009 Pemudik dengan Aman


