Dukung Kuliah Gratis di PTN, ASADIKTISI Serukan Pemerintah untuk Lindungi PTS secara Adil

0 2 minutes read

Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI), Susanto, mengapresiasi wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan penggratisan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Ia menekankan bahwa akses pendidikan tinggi adalah hak fundamental bagi setiap warga negara serta merupakan investasi yang esensial untuk masa depan bangsa. Dalam pernyataannya, Susanto menegaskan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek biaya, tetapi juga menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan.

Pentingnya Mempertahankan Mutu Pendidikan Tinggi

Susanto menegaskan terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan tinggi gratis ini. Yang pertama adalah pentingnya memastikan bahwa kebijakan gratis tidak menjadi alasan untuk mengorbankan kualitas pendidikan. Menurutnya, negara harus berkomitmen untuk menyediakan dana yang cukup untuk berbagai aspek pendidikan, seperti gaji dosen, pengembangan laboratorium, penelitian, sarana pembelajaran, dan digitalisasi pendidikan.

“Pendidikan tinggi tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar masalah penghapusan UKT. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas,” tegasnya. Dengan demikian, kebijakan ini harus menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan hanya sekadar mengurangi beban biaya pendidikan.

Mencegah Ketimpangan Antara PTN dan PTS

Prinsip kedua yang disampaikan oleh Susanto adalah pentingnya menghindari ketimpangan antara PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS). Dengan lebih dari 4.298 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di mana 3.655 di antaranya adalah PTS, ia menyatakan bahwa PTS bukan sekadar pelengkap bagi PTN. PTS memegang peranan penting dalam sistem pendidikan tinggi nasional dan berkontribusi besar terhadap akses pendidikan, terutama di daerah dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Apabila mahasiswa mendapatkan insentif biaya yang besar untuk berkuliah di PTN, sementara PTS tidak mendapatkan dukungan yang setara, hal ini dapat memicu pergeseran minat mahasiswa secara drastis ke PTN. Ini berpotensi mengancam keberlangsungan banyak PTS,” lanjutnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan ketidakadilan baru dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Skema Perlindungan dan Afirmasi untuk PTS

Prinsip ketiga yang disampaikan oleh ASADIKTISI adalah perlunya skema perlindungan dan afirmasi bagi PTS. Susanto mendorong agar kebijakan kuliah gratis di PTN disertai dengan langkah-langkah yang mendukung keberlangsungan PTS, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap akses pendidikan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk pendidikan vokasi dan pengembangan bidang strategis.

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang dapat diterapkan untuk PTS:

Skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Peningkatan beasiswa dan subsidi untuk mahasiswa agar pilihan antara PTN dan PTS tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi.
Dana afirmasi untuk meningkatkan mutu PTS, termasuk pengembangan laboratorium, riset, dan akreditasi.
Kesetaraan akses terhadap program penelitian dan pengabdian masyarakat.
Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan di PTS.

“Jika negara hadir untuk mendanai mahasiswa di PTN, maka negara juga harus memastikan bahwa mahasiswa di PTS mendapatkan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” papar Susanto dengan tegas.

Investasi untuk Masa Depan yang Berkualitas

Lebih lanjut, Susanto menekankan bahwa kebijakan pendidikan tinggi gratis bukanlah sekadar langkah populis untuk menghapuskan biaya kuliah. Ia berpendapat bahwa ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak hanya dilihat dari jumlah mahasiswa yang dapat kuliah gratis, tetapi seberapa efektif kebijakan ini dalam memperluas akses, menjaga kualitas pendidikan, dan meningkatkan daya saing lulusan.

“Kita harus melihat apakah kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat dan berkelanjutan. Ini semua adalah investasi negara dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” tutupnya. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan adil harus diambil untuk memastikan bahwa semua elemen dalam sistem pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS, dapat berkembang secara harmonis demi masa depan bangsa yang lebih baik.