Ratusan warga Desa Rejasari di Kecamatan Banjar menggelar aksi protes di Kantor Desa pada Rabu, 29 April 2026. Tindakan ini diprakarsai oleh Forum Masyarakat Peduli Rejasari (F-MPR) untuk menyoroti kinerja dua perangkat desa, yaitu Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), yang dianggap tidak melakukan tugas mereka selama dua bulan terakhir. Protes ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dianggap terhambat akibat ketidakhadiran kedua pejabat tersebut.
Keberatan Warga Terhadap Kinerja Perangkat Desa
Ketidakpuasan warga berakar dari kenyataan bahwa meskipun Sekdes dan Kaur Kesra tidak menjalankan tugas mereka, mereka tetap menerima gaji seperti biasa. Hal ini tidak hanya merugikan pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga telah memicu kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat.
Perwakilan warga, Buhe, menjelaskan bahwa aspirasi utama warga adalah meminta pencopotan kedua perangkat desa tersebut. Ia menegaskan pentingnya tindakan tegas agar masalah ini tidak berlarut-larut.
Tuntutan Warga untuk Pemberhentian
“Kami ingin Sekdes dan Kaur Kesra segera diberhentikan. Mereka sudah dua bulan tidak bekerja, namun tetap menerima gaji. Rasa frustrasi warga sudah memuncak,” ujar Buhe saat aksi berlangsung.
Aksi protes tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Rejasari. Meskipun ada ketegangan antara warga dan pihak desa, aparat keamanan yang bertugas berhasil menjaga situasi tetap aman dan terkendali. Tidak ada insiden kekerasan atau tindakan anarkis yang dilaporkan selama kegiatan protes berlangsung.
Suara Rakyat: Kekecewaan Terhadap Respons Pemerintah Desa
Warga bernama Ade dari Dusun Sinargalih juga menyoroti kekecewaannya terhadap respons pemerintah desa yang dinilai lamban. Ia merasa bahwa tindakan segera sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Ade juga mengkritik pernyataan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meminta waktu tambahan untuk mengadakan musyawarah luar biasa. Menurutnya, waktu yang diminta tidak perlu diperpanjang lagi.
Waktu yang Tidak Cukup untuk Musyawarah
Menurut Ade, waktu dua minggu yang diusulkan BPD sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mencapai kesepakatan. “Hari ini, kami berharap ada keputusan yang jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak ingin masalah ini berkepanjangan. Menurutnya, keterlambatan dalam mengambil keputusan hanya akan memperburuk situasi dan kinerja pemerintah desa secara keseluruhan.
Pentingnya Keputusan Segera bagi Tata Kelola Pemerintahan
Kelalaian dari dua perangkat desa ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu kesehatan tata kelola pemerintahan desa. “Kami tidak ingin ulah dua orang ini membuat kinerja pemerintah desa menjadi tidak sehat,” lanjut Ade, menekankan perlunya tindakan tegas dari pihak berwenang.
- Warga menginginkan pencopotan Sekdes dan Kaur Kesra.
- Ketidakpuasan warga akibat ketidakaktifan perangkat desa.
- Pemerintah desa dianggap lamban dalam merespons tuntutan.
- Aksi protes berlangsung aman dan tertib.
- Keterlambatan dalam mengambil keputusan bisa merugikan masyarakat.
Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja perangkat desa. Warga Rejasari menyadari hak mereka untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin lokal yang seharusnya melayani kepentingan publik.
Harapan Warga untuk Perbaikan
Masyarakat berharap bahwa pemerintah desa dapat segera mengambil langkah yang tepat dalam menanggapi tuntutan mereka. Keputusan yang cepat dan tegas diharapkan dapat memulihkan kepercayaan warga terhadap kinerja pemerintah desa dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik.
Dengan adanya aksi protes ini, diharapkan ada perubahan positif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Rejasari. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Menjaga Kesehatan Tata Kelola Pemerintahan
Penting untuk memastikan bahwa semua perangkat desa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Keterlambatan dalam merespons masalah dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik di desa.
Warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kesehatan tata kelola pemerintahan desa. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Desa Rejasari dapat berkembang dan memberikan pelayanan yang optimal.
Kesimpulan: Tindakan Nyata untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Dengan adanya protes ini, warga Desa Rejasari menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan desa mereka. Mereka menuntut agar perwakilan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya segera dicopot, demi kebaikan bersama.
Semoga dengan respons cepat dari pemerintah desa, masyarakat dapat merasakan perubahan yang signifikan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Warga Desas Rejasari menantikan tindakan nyata dari para pemimpin mereka demi terciptanya lingkungan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
➡️ Baca Juga: Skill Penting yang Meningkatkan Keuntungan Bisnis Online di Era Digital Saat Ini
➡️ Baca Juga: Panduan Workout Kebugaran Tanpa Alat untuk Menjaga Kebugaran Secara Efektif di Rumah
