16 Bangli di Atas Drainase Padalarang Diduga Menjadi Lahan Bisnis Sewa yang Menguntungkan

ELISABET SILALAHI

2 jam ago

Di tengah pertumbuhan urbanisasi yang pesat, masalah pembangunan liar menjadi sorotan utama di berbagai daerah, termasuk di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat menemukan bahwa terdapat 16 bangunan yang berdiri di atas drainase di Jalan Letkol GA Manulang. Keberadaan bangunan ini tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan, tetapi juga diduga menjadi lahan bisnis sewa yang menguntungkan bagi beberapa pihak. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai situasi ini, dampaknya, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah ini.

Situasi Terkini: Penertiban Bangunan Liar

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, melalui Dinas PUTR, telah melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang terletak di atas aliran sungai atau drainase. Tindakan ini diambil pada Senin, 31 Agustus 2026, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah potensi bencana. Penertiban ini turut berdampak pada sejumlah pedagang yang mengandalkan bangunan-bangunan tersebut sebagai tempat usaha.

Dampak Penertiban Terhadap Pedagang

Penertiban bangunan liar ini tentu membawa konsekuensi bagi para pedagang yang telah menempati lokasi tersebut. Banyak di antara mereka yang kehilangan tempat usaha secara tiba-tiba, yang berujung pada kerugian finansial. Beberapa pedagang mungkin harus mencari lokasi baru untuk melanjutkan bisnis mereka, sementara yang lain mungkin terpaksa menghentikan usaha mereka.

Dugaan Praktik Sewa-Menyewa

Menurut keterangan Muhammad Wahyudi, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUTR KBB, terungkap bahwa bangunan liar tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat usaha, tetapi diduga juga disewakan kepada pihak lain. “Kami mencurigai adanya transaksi sewa-menyewa antara pihak yang membangun dan pengguna bangunan,” ungkap Wahyudi pada 3 September 2026.

Implikasi Ekonomi dari Bangunan Liar

Dugaan adanya transaksi sewa ini menunjukkan bahwa bangunan-bangunan tersebut memiliki nilai ekonomi bagi pihak tertentu. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa keberadaan bangunan tersebut tidak memiliki izin resmi karena berdiri di atas aliran sungai atau drainase. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan keberlanjutan dari praktik tersebut.

Bangunan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Risiko banjir akibat penyempitan drainase.
Dampak terhadap kesehatan lingkungan sekitar.
Kerugian bagi pedagang akibat kehilangan tempat usaha.
Potensi konflik antara penyewa dan pemilik bangunan.

Langkah Pemerintah: Tanpa Kompensasi

Menyusul penertiban tersebut, pemerintah daerah memutuskan untuk tidak memberikan kompensasi kepada pemilik bangunan atau pedagang yang terdampak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki izin dan tidak berhak atas ganti rugi. “Jika terjadi masalah antara penyewa dan pemilik, itu adalah urusan mereka. Pemerintah tidak akan terlibat dalam proses ganti rugi,” tegas Wahyudi.

Retribusi dan Legalitas Bangunan

Wahyudi juga menambahkan bahwa Pemkab Bandung Barat tidak menarik retribusi dari bangunan tersebut karena statusnya yang ilegal. “Kami tidak mungkin memungut retribusi dari bangunan yang jelas-jelas berdiri di atas aliran sungai. Statusnya memang tidak bisa dimanfaatkan secara resmi,” ujarnya.

Kesimpulan

Masalah bangunan liar di atas drainase Padalarang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatur penggunaan ruang publik dan menjaga lingkungan. Penertiban yang dilakukan adalah langkah penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar di masa depan. Namun, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik usaha untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan menghindari terulangnya praktik sewa-menyewa yang merugikan.